JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menegaskan tak akan memberi ampun kepada prajurit yang terlibat kasus pelanggaran hukum.
Pelanggaran hukum yang dimaksud seperti yang terjadi di wilayah perbatasan negara, antara lain penyelundupan barang ilegal hingga pekerja migran ilegal.
Yudo menyampaikan hal itu saat rapat dengan pejabat utama dan staf lainnya melalui video conference dan offline di Wisma Elang Laut, Jakarta, Kamis (7/4/2022).
“Tidak ada ampun terhadap personel yang terlibat kasus hukum ini,” tegas Yudo dalam keterangan tertulis, Jumat (8/4/2022).
Ia menekankan agar tidak ada anggota yang terlibat tindakan ilegal. Oleh karena itu, para komandan satuan harus bertanggungjawab untuk melaksanakan pengecekan dan pengawasan secara ketat.
Di samping itu, ia menuturkan agar para komandan KRI harus berani melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum dan wilayah.
“Tidak ada komandan kapal yang ragu untuk bertindak, periksa semua yang mencurigakan”, tegas dia.
Yudo juga meminta tim intelijen harus meningkatkan pengawasan di daerah rawan dan strategis.
Ia juga menyoroti mengenai anggaran dalam meningkatkan sistem pengawasan.
“Tidak harus mengikuti jadwal, harus reaktif jika memang ada indikasi yang menyimpang segera laksanakan audit,” ungkap dia.
“Para PPK harus bertanggungjawab terhadap anggaran yang diterimakan. Tidak ada toleransi terhadap penyimpangan penggunaan anggaran,” imbuh Yudo.
