Jakarta (08/04) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, memperhatikan pada setiap rapat lanjutan dari Rapat Kerja menjadi Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon 1 di Kementerian mitra Komisi IV, selalu terjadi penyajian lemahnya data mulai dari areal tanam hingga jumlah produksi.
Lemahnya data ini, imbuhnya, ditunjukkan pada perbedaan di internal kementerian antar direktorat atau kesekretariatan.
“Banyak sekali ditemukan perbedaan data antara direktorat dan kesekjenan. Ini masih dalam satu kementerian. Ini menjadi jawaban sering kali terjadi perbedaan statement antara kementerian teknis seperti Pertanian maupun Kelautan perikanan dengan kementerian perdagangan. Satu pihak stok cukup, satu pihak di pasar kekurangan sehingga perlu impor. Kementerian teknis menjadi pemilik argumen yang lemah sehingga yang dirugikan akhirnya para petani, peternak atau pembudidaya ikan”, tutur Akmal.
Politisi PKS ini menjabarkan kembali di tahun-tahun sebelumnya, berbagai statement pemerintah selalu ingin menyudahi persoalan data.
“Namun hingga kini, pengelolaan data yang akurat ini masih menjadi persoalan yang sangat rapuh di Kementerian teknis terutama pada penanggung jawab masalah pangan di negeri ini,” ujar Akmal.
Akmal mencontohkan, sejak jaman Pemerintahan SBY hingga saat ini sudah hampir 20 tahun, janji penuntasan data pangan untuk memperkuat kebijakan sehingga tidak ada perbedaan atau perdebatan dalam pengambilan keputusan importasi pangan, masih tidak dapat diselesaikan.
Bahkan pada awal tahun 2020, di januari tanggal 9, menteri pertanian sudah mendeklarasi adanya satu single data. Data Kementerian Pertanian (Kementan) sama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) sama juga dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS jadi rujukan utama dari data.
“Bagaimana sudah single data, sedangkan di RDP Komisi IV dengan eselon 1 kementan senin lalu, teman-teman di Komisi sangat mengeluhkan perbedaan data internal. Sekjen dan Dirjen tidak sama datanya”, ketus Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengusulkan agar ada upaya membangun sistem transparansi data pangan nasional. Semua data terbuka dan dapat di akses, sehingga kesan debat data di antar institusi di internal pemerintah, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Perum Bulog tidak terjadi.
“Perlu evaluasi dan perbaikan internal kementerian dahulu. Semua harus terintegrasi dan kompak untuk merealisasikan single data di bawah satu payung kementerian dahulu. Saya kira teknologi saat ini sudah sangat mendukung untuk merealisasikan single data ini. Sudah 2 tahun ini sejak tahun 2020, tapi reputasi data kementerian masih buruk. Semoga kedepannya tahun ini juga single data dapat direalisasikan”, tutup Andi Akmal Pasluddin.
